Dwiarso Budi Santiarto secara resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Bidang Non-Yudisial pada 10 November 2025, disaksikan oleh Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Pengangkatan Dwiarso ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2025
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Dwiarso Budi Santiarto menandatangani berita acara pelantikan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut memberikan ucapan selamat, disusul para tamu undangan.
Acara pelantikan juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dwiarso lahir di Madiun pada 14 Maret 1962. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga pada 1986 dan melanjutkan studi Magister Humaniora di Universitas Gadjah Mada pada 2005. Dengan latar belakang akademik yang kuat, Dwiarso dikenal sebagai sosok hakim yang konsisten dan berintegritas dalam menjalankan tugas peradilan. Perjalanan karirnya dimulai pada 1986 sebagai Calon Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dan terus berkembang pesat.
Dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Dwiarso telah menorehkan perjalanan panjang di dunia peradilan. Ia pernah memimpin sejumlah pengadilan negeri di berbagai daerah, mulai dari Kotabumi, Kraksaan, Depok, Semarang, hingga Jakarta Utara. Karirnya terus menanjak hingga dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan MA pada 2020, Ketua Kamar Pengawasan MA pada 2023, dan kini menduduki posisi penting sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial.
Dengan rekam jejak panjang di dunia peradilan dan berbagai jabatan strategis, Dwiarso dipercaya untuk memperkuat fungsi non-yudisial MA yang mencakup pembinaan, pengawasan administrasi, keuangan, kepegawaian, serta kerjasama kelembagaan.
Pengangkatannya mendapat perhatian publik karena menjadi bagian dari upaya memperkuat modernisasi, transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
