Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 belum final. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pengumuman UMP baru akan dilakukan setelah seluruh laporan dan rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur tripartit selesai disusun.
Pramono Anung, saat di Balai Kota, Senin (1/12/2025), menjelaskan bahwa penetapan upah minimum masih berada di tahap pembahasan.
“Yang pertama untuk UMP DKI, sekarang kan sedang dalam pembahasan tripartit. Kami menunggu itu,” ujarnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI, Syaripudin, menjelaskan alasan mendasar tertundanya penetapan UMP di Jakarta dan seluruh provinsi. Ia menyebut, pembahasan belum dapat dimulai karena petunjuk teknis resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menjadi dasar formula penghitungan upah belum diterbitkan.
Syaripudin menyatakan bahwa semua pemerintah provinsi di Indonesia saat ini sedang menunggu pedoman tersebut. Setelah aturan teknis dari pemerintah pusat keluar, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha, akademisi, dan unsur pemerintah akan merumuskan formula UMP 2026 yang kemudian disampaikan kepada Gubernur. Penetapan UMP 2026 ditargetkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
