Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) di Jakarta telah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menghadapi krisis perumahan yang kian meruncing di ibu kota. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang kerap kesulitan mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau.
Target pasar rusunawa meliputi buruh, pekerja informal, dan warga yang terkena dampak penggusuran dari kawasan kumuh. Dengan harga sewa yang relatif rendah, rusunawa diharapkan dapat menjadi alternatif hunian yang tidak membebani finansial mereka, sekaligus memberikan solusi atas ketimpangan sosial di sektor perumahan.
Rumah susun (rusun) merupakan salah satu program Pemprov DKI Jakarta yang menyediakan fasilitas hunian vertikal dalam bentuk rumah susun, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Program rusun ini terbagi menjadi dua, yaitu Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) dengan cara pembayaran sewa tiap bulan dan Rumah Susun Sederhana Milik (rusunami) berupa hunian yang dapat dimiliki warga dengan sistem pembiayaan bersubsidi.
Dalam hal ini, dapat menunjang penataan kawasan kumuh, terutama yang terkonsentrasi di sepanjang bantaran sungai/kali, rel kereta api, dan listrik tegangan tinggi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta memegang peran kunci dalam proyek ini. Mulai dari penyediaan lahan, pendanaan, hingga pengawasan pelaksanaan proyek, semuanya berada di bawah kendali instansi pemerintah terkait.
Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi untuk menekan biaya sewa dan memastikan ketersediaan fasilitas umum dan infrastruktur pendukung, seperti akses transportasi dan pelayanan kesehatan, di sekitar kawasan rusunawa.
Rusunawa menawarkan berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi para penghuninya. Salah satu fasilitas penting adalah alat pengangkut sampah yang memastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Selain itu, adanya bank sampah mendorong kebiasaan daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik.
Kehadiran green house tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi penghuni untuk bercocok tanam dan mendapatkan sayuran segar. Terdapat juga lapangan olahraga menyediakan ruang bagi penghuni untuk beraktivitas fisik dan menjaga kesehatan. Lengkap dengan mushola untuk memfasilitasi kebutuhan ibadah. Sementara PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) mendukung pendidikan dasar anak-anak.
Perpustakaan keliling yang tersedia juga memberikan akses buku dan pengetahuan yang lebih luas, didukung oleh ruang perpustakaan yang nyaman untuk membaca dan belajar. Terakhir, tempat pembuangan sampah yang terorganisir memastikan pengelolaan limbah yang efisien, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan rusunawa.
Dari banyaknya fasilitas yang sangat bermanfaat ini, rusunawa di Jakarta dibandrol dengan harga sewa mulai dari Rp95 ribu—Rp1.5 juta. Rentang harga tersebut tergantung dari luas rusun secara keseluruhan dan letak lokasinya.
Namun, pembangunan rusunawa tidak terlepas dari berbagai polemik yang mengiringinya. Kualitas konstruksi yang buruk sering kali menjadi sorotan, dengan banyak penghuni yang mengeluhkan dinding retak, sistem sanitasi yang tidak memadai, dan fasilitas umum yang kurang terawat.
Jarak yang jauh dari pusat aktivitas ekonomi membuat penghuni kesulitan mengakses tempat kerja, sehingga menambah beban transportasi dan waktu tempuh. Menurut Koordinator Urban Poor Consortium, dikutip dari Kompas, menjelaskan bahwa rendahnya keterisian rumah susun (rusun) di Jakarta tidak hanya mengenai sulitnya akses. Namun, juga akibat sasaran program yang kurang tepat.
Program yang dimaksudkan untuk menuntaskan permasalahan wilayah kumuh hanya menyasar warga dengan kartu tanda penduduk DKI Jakarta saja. Padahal, kawasan padat penduduk dan kumuh banyak dihuni oleh para pendatang. Terlebih lagi bagi para pendatang yang tidak mampu mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau dan layak membuat mereka mencari hunian alternatif di kawasan padat penduduk. Akibatnya, kawasan kumuh di Jakarta terus tumbuh, terlepas sudah dibangunnya puluhan rumah susun.
Regulasi yang mengatur pembangunan dan pengelolaan rusunawa dan rumah susun sederhana milik (rusunami) di Indonesia cukup komprehensif. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menjadi payung hukum utama yang mengatur aspek pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan rumah susun.
Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi mengatur lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan rusunawa dan rusunami.
Pembangunan rusunawa di Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi solusi efektif dalam mengatasi krisis perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kesuksesan program ini sangat tergantung pada bagaimana pemerintah dan pihak terkait menangani berbagai tantangan yang ada, mulai dari kualitas konstruksi hingga manajemen pengelolaan.
Jika semua aspek ini ditangani dengan baik, rusunawa dapat menjadi model perumahan yang top. Sebaliknya, jika masalah-masalah yang ada terus berlanjut tanpa penyelesaian yang memadai, proyek ini berisiko menjadi flop yang mengecewakan harapan banyak pihak.
Sumber:
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/72318/perda-prov-dki-jakarta-no-1-tahun-2014
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/39256/uu-no-20-tahun-2011
- https://www.kompas.id/baca/metro/2023/07/13/program-rumah-susun-di-jakarta-dinilai-tidak-tepat-sasaran
- https://dprkp.jakarta.go.id/?cmd=product-rusunawa
- https://www.jakarta.go.id/rumah-susun
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
