Komite Olimpiade Internasional (IOC) sempat "marahan" sesaat dengan Indonesia gara-gara perkara yang menyangkut Israel. Untungnya, perseteruannya tidak berlarut-larut dan keduanya telah akur kembali.
Semua bermula saat Indonesia menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Senam Artistik ke-53 di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu (19/10/2025) hingga Sabtu (26/10/2025). Israel berencana mengirim atletnya untuk ikut berlaga di Jakarta. Namun, Indonesia ternyata tidak bersedia jika atlet Israel datang dan berpartisipasi.
Indonesia tidak menerbitkan visa bagi enam atlet Israel yang terdiri dari rtem Dolgophyat, Eyal Indig, Ron Payatov, Lihie Raz, Yali Shoshani, dan Roni Shamay. Dengan demikian, mereka tidak bisa datang ke Indonesia.
Alasan Indonesia tidak menerbitkan visa untuk atlet Israel adalah agar sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, berbagai kelompok masyarakat juga ramai menolak kedatangan atlet Israel.
“Kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada enam atlet Israel yang, menurut berita-berita media Israel, akan hadir dalam kompetisi kejuaraan senam artistik dunia di Jakarta,” ujar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.
Israel menganggap tindakan Indonesia diskriminatif dan melanggar prinsip dasar kompetisi internasional. Federasi Senam Israel pun melayangkan banding ke Court of Arbitration for Sport (CAS), namun gugatannya ditolak.
Singkat cerita, Kejuaraan Dunia Senam Artistik berjalan lancar dan sukses tanpa kehadiran atlet Israel. Drama dengan Israel kelar, muncul polemik baru, kali ini dengan IOC.
Polemik IOC dan Indonesia Berakhir Damai
Setelah penolakan atlet Israel oleh Indonesia, IOC menyerukan kepada
federasi olahraga internasional agar tidak menyelenggarakan ajang olahraga di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pun merespons dengan komitmen bahwa blueprint pembangunan olahraga nasional akan tetap disiapkan dan Indonesia tetap berperan aktif di berbagai ajang olahraga internasional.
Saat itu, IOC juga tidak mau lagi berkomunikasi dengan Indonesia mengenai rencana menjadi tuan rumah Olimpiade dan ajang internasional lainnya. IOC menganggap apa yang terjadi adalah bentuk perampasan hak atler.
“Tindakan seperti ini merampas hak atlet untuk berkompetisi secara damai dan menghalangi Gerakan Olimpiade untuk menunjukkan kekuatan olahraga,” demikian petikan pernyataa. Komite Eksekutif IOC.
Ternyata sebetulnya komunikasi antara IOC dan Indonesia tidak benar-benar terputus. Malahan, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) mengumkan rencana bahwa mereka punya jadwal bertemu dengan NOC untik memberikan penjelasan menyeluruh mengenai situasi yang terjadi di Indonesia.
Pertemuan antara IOC dengan Indonesia yang diwakili KOI akhirnya benar-benar terlaksana di Lausanne, Swiss, pada Selasa (28/10/2025). Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari, menjelaskan bahwa pihaknya menyampaikan secara terbuka dan diplomatis mengenai situasi yang terjadi di Indonesia.
Diungkapkannya, pembatalan visa tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta menjamin keamanan dan kelancaran Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta. Penjelasan ini, kata dia, diterima baik oleh IOC dan menghasilkan titik temu positif.
"Diplomasi yang kami lakukan bersama IOC berjalan sangat baik dan hasilnya positif," kata Oktohari.
Ia menambahkan, fokus pembahasan selanjutnya adalah mencari solusi bersama, bukan lagi berkutat pada masalah yang telah terjadi.
"Kami memberikan pemahaman menyeluruh mengenai situasi yang ada, baik di cabang olahraga gimnastik maupun di Indonesia secara umum. Dari pertemuan ini, kami mendapatkan angin segar dan titik temu positif untuk melanjutkan dialog secara konstruktif," tegasnya.
Menurutnya, Indonesia berhasil memperbaiki jalur komunikasi dengan IOC. Pihak IOC memahami posisi Indonesia, dan sebaliknya KOI juga memahami tanggung jawab IOC dalam menjaga prinsip non-diskriminasi. Sikap pemerintah Indonesia, lanjutnya, mencerminkan karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan perdamaian dunia.
"Kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, kita mendukung dan menjunjung tinggi Olympic Charter, tapi juga ingin dan akan selalu menyuarakan perdamaian dunia." pungkasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
