Pemerintah Indonesia mengerahkan seluruh sumber dayanya dalam upaya pemulihan pascabencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Upaya ini dilakukan berdasarkan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadikan proses pemulihan ini sebagai prioritas nasional.
Kerja sama yang solid antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menangani dampak bencana secara komprehensif dan berkelanjutan.
Jadi Prioritas Nasional
Langkah-langkah percepatan penanganan bencana ini ditindaklanjuti setelah Sidang Kabinet pada 15 Desember 2025 lalu. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya memulihkan kondisi, tetapi membangun dengan standar yang lebih baik.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menyatakan bahwa semua kementerian dan lembaga telah mengintegrasikan program pemulihan bencana di tiga provinsi tersebut dalam agenda kerja utama mereka.
“Jadi intinya pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya nasional sebagaimana Pak Presiden sampaikan ini adalah prioritas nasional. Oleh karena itu semua KL juga menempatkan pemulihan bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan provinsi Sumatera Barat sebagai prioritas nasional dari semua KL,” jelas Pratikno di Jakarta, Rabu (18/12/2025).
Ia juga menegaskan jaminan dari Presiden mengenai ketersediaan anggaran yang memadai untuk menyelesaikan proses pemulihan dengan sebaik-baiknya.
Siapkan Rencana Relokasi
Aspek paling krusial dalam pemulihan ini adalah penyediaan hunian bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR), mengambil pendekatan yang lebih maju dengan langsung mempersiapkan hunian tetap, bukan sekadar hunian sementara.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, mengumumkan kesiapan pemerintah untuk membangun 2.603 unit rumah hunian tetap di tiga provinsi terdampak.
“Bahkan ini sangat cepat per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan Aceh sebanyak 2603 unit. Kita juga sudah segera siap ya doakan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita sudah mulai membangun hunian tetap. Ingat ya hunian tetap, bukan hunian sementara,” tegas Ara.
Pemilihan lokasi untuk hunian tetap ini dilakukan dengan ketat melalui proses rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Ara menjelaskan tiga kriteria utama yang digunakan. Pertama, kejelasan dari aspek hukum kepemilikan atau penggunaan lahan.
Kedua, aspek teknis dan keamanan lokasi dari ancaman bencana seperti banjir atau longsor. Ketiga, pertimbangan ekosistem kehidupan, seperti kedekatan dengan fasilitas pendidikan, tempat kerja, dan pasar.
“Rumah itu bukan hanya gedungnya dibangun tapi kehidupannya berpindah. Begitu ya. Jadi, juga berpikirkan lokasi tempat anak-anaknya bersekolah, dipikirkan tempat bekerja. Orang tuanya, bagaimana ke pasar, ya begitu. Jadi itu ekosistem itu harus menjadi pertimbangan,” ujar Ara.
Sinergi Lintas Lembaga
Untuk mempercepat proses, pemerintah aktif bekerja menghilangkan potensi hambatan birokrasi. Sirait menyampaikan pentingnya koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan.
“Jangan sampai aturan-aturan itu menghambat negara untuk membantu rakyat. Tadi saya sudah sampaikan kepada usulan kepada Menko Pak Pratik supaya segera mengambil rapat koordinasi ya dengan APH, Kepolisian, Kejaksaan, KPK. Mohon juga koordinasi dengan BPK dan BPKP supaya masalah aturan lahan ini bisa berkonsentrasi dengan cepat. Bagaimana kita bisa bekerja dengan benar sesuai aturan tapi juga cepat,” paparnya.
Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk bertindak tepat waktu tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Kolaborasi juga terlihat dalam penanganan aspek lain, seperti pemulihan infrastruktur komunikasi. Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, melaporkan bahwa upaya pemulihan konektivitas berjalan signifikan dengan pemanfaatan kombinasi satelit Satria dan Starlink, yang sangat membantu komunikasi bagi warga dan petugas di lapangan.
Gotong-royong Bersama Masyarakat
Proses pemulihan ini juga mendapat dukungan dari elemen masyarakat. Sebanyak 2.500 unit dari total rencana hunian tetap berasal dari kontribusi Yayasan Buddha Tzu Chi, dan 103 unit dari pribadi, menunjukkan semangat gotong royong yang diangkat oleh pemerintah.
Ara menekankan bahwa gerakan solidaritas ini berjalan cepat di tengah kepercayaan publik yang tinggi.
Pratikno menyampaikan apresiasi dan harapan, “kami sangat prihatin, kita terus berdoa semoga Bapak Ibu, Saudara-saudara kita yang terdampak kuat menghadapi cobaan ini dan pemerintah bersama sepenuhnya masyarakat yang terdampak pekerja keras sepenuhnya sebagai prioritas nasional.”
Pihaknya memohon dukungan agar pemerintah bekerja keras bersama-sama, bersama masyarakat membangun kembali wilayah terdampak bencana. Bukan hanya untuk pulih, tetapi membangun menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih aman, lebih berkelanjutan.
Dengan arahan presiden yang jelas, koordinasi lintas kementerian yang intensif, fokus pada penyediaan hunian tetap yang layak, serta dukungan dari berbagai pihak, upaya pemulihan Sumatra diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
