Sudah genap satu bulan sejak banjir Sumatra terjadi. Berbagai upaya pemulihan di daerah terdampak pun terus dilakukan.
Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kejadian pertama yang tercatat yakni banjir di Kota Binjai, Sumatra Utara, pada Rabu (26/11/2025) malam pukul 18.00 waktu setempat. Banjir kemudian meluas hingga merendam sejumlah daerah tak hanya di Sumut, melainkan juga Sumbar dan Aceh.
Pemerintah dan berbagai pihak melakukan penanganan mengingat banjir Sumatra telah mengakibatkan 1.135 orang meninggal dunia dan lebih dari 400 ribu orang harus mengungsi per 25 Desember 2025 ini. Banjir juga mengakibatkan rusaknya banyak bangunan dan terganggunya akses terhadap berbagai kebutuhan seperti transportasi, listrik, dan kini proses pemulihan terus berjalan. Lantas, bagaimana perkembangannya sejauh ini?
Dalam konferensi pers BNPB pada Kamis (25/12/2025), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memberikan kabar terbaru seputar proses pemulihan banjir Sumatra. Berikut rangkumannya:
1. Sebagian Wilayah Masuk Masa Pemulihan
Sebanyak 12 kabupaten dan kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah mulai masuk transisi ke masa pemulihan. Meski demikian, di Aceh masih ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang status tanggap darurat.
"Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengancmaksimal dan agar daerah benar-benar siap masuk ke masa pemulihan," kata Pratikno.
2. Hunian Sementara Dibangun, Hunian Tetap Disiapkan
Pemerintah terus menggenjot pembangunan hunian sementara atau huntara untuk para korban terdampak. Di Sumbar, pembangunan huntara telah berjalan di 6 kabupaten/kota, Sumut 3 kabupatrn/kota, dan di Aceh 1 kabupaten, sementara di daerah lainnya proses pembangunan juga masih disiapkan.
Dijelaskan Pratikno, ada tantangan dalam pembangunan huntara ini, utamanya dalam hal penyediaan lahan.
"Percepatan Pembangunan terus dilakukan untuk menyiapkan lahan oleh pemerintah daerah dan pembangunannya dikerjakan bersama-sama terutama dikoordinatori oleh BNPN. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, bahkan juga organisasi masyarakat untuk bahu-membahu membangun huntara di bawah manajemen BNPB," tuturnya.
Untuk pembangunan huntap sendiri, persiapan juga dijalankan untuk menyediakan rumah bagi warga yang harus direlokasi, termasuk pembangunan mandiri di lahan milik warga sendiri.
3. Fasilitas Kesehatan Mulai Normal, Sekolah Disiapkan untuk Tahun Ajaran Baru
Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan, relawan, serta TNI Polri terus mempercepat pemulihan rumah sakit (RS) dan puskesmas. Pratikno menyebut semua RS pemerintah sudah berfungsi meski ada sebagian kecil yang belum maksimal. Ratusan puskesmas juga telah aktif kembali.
"Terima kasih kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi sosial yang bersedia berjibaku di lapangan dan di pengungsian, hadir melayani masyarakat," tutur Pratikno.
Selain fasilitas kesehatan, pendidikan juga tak ketinggalan diperhatikan. Di Aceh, 65 persen sekolah disiapkan untuk kembali beroperasi melalui pembersihan dan revitalisasi fasilitas untuk menyongsong tahun ajaran baru pada 5 Januari 2026 mendatang. Sementata itu di Sumbar dan Sumut, kesiapannya mendekati 90 persen.
4. Akses Transportasi Mulai Terbuka, Logistik Tersedia
Akses jalan yang sempat terputus kini sebagian besar sudah pulih kembali. Dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak di 3 provinsi, 72 ruas atau 90 persennya sudah berfungsi. Sementara itu, 9 lainnya masih dalam percepatan penanganan.
"Ini terus dipercepat pengerjaannya, tidak ada berhentinya agar konektivitas dan distribusi logistik serta akses layanan darurat bisa semakin lancar," kata Pratikno lagi.
Untuk logistik, Pratikno mengklaim jumlahnya memadai dan melimpah di beberapa titik utama. Kini. terus diupayakan agar logistik tersebut bisa menjangkau desa-desa yang terisolir baik itu melalui jalan darat maupun udara.
"para petugas Babinsa, Babinkamtibmas, para relawan, bekerja keras menggunakan motor trail untuk mendistribusikan logistik, bahan makana, BBM, dan lain-lain? Ini harus terus dilakukan agar layanan terus menjangkau masyarakar yang terisolir sekalipun," lanjut Pratikno.
5. Perizinan Dievaluasi demi Menyelamatkan Hutan
Guna mencegah banjir terjadi kembali, pemerintah mengevaluasi perizinan bagi usaha perkebunan dan pemanfaatan kayu hasil hutan dalam skala besar. Sebagai hasilnya, Menteri Kehutanan telah menyegel aktivitas lima perusahaan tambang kelas kakap.
"Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik. Bukan semata memulihkan ke keadaan semula, tetapi membuatnya lebih baik," pungkas Pratikno.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
