Situasi global saat ini dinilai tengah rentan. Hal ini membuat batas antara stabilitas dan konflik menjadi sangat tipis.
Akibatnya, dunia mengalami banyak hal yang mengganggu sektor sosial-ekonomi esensial, seperti disrupsi rantai pasok global, perang dan embargo perdagangan, sampai melemahnya mekanisme multiteralisme.
Oleh karena itu, perlu ada strategi yang dibangun Indonesia untuk membangun ketahanan nasional yang berbasis pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). ketahanan energi, dan ketahanan pangan.
Strategi dan Pilar Diplomasi Ketahanan Indonesia
Menyadur dari situs Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) ada empat pilar utama diplomasi ketahanan Indonesia, yaitu ketahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan, ketahanan ekonomi untuk menopang daya tahan dan daya tawar, ketahanan energi untuk menjamin keberlanjutan, serta ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional.
Merefleksikan apa yang sudah dilakukan sepanjang 2025 dalam mendukung diplomasi pertahanan melalui upaya penjagaan kedaulatan Tanah Air, Indonesia terus melakukan penguatan kepastian wilayah melalui penyelesaian darat dan maritim. Kemlu RI mencatatkan, Indonesia dan Malaysia mengalami “kemajuan” dalam kasus penyelesaian batas negara. Tak hanya itu, hal serupa juga dilakukan dengan Timor Leste dan Vietnam.
Di sisi lain, ada total tujuh kerja sama pertahanan dan 16 perjanjian penegakan hukum yang disepakati. Bersama dengan Rusia dan Thailand, Indonesia resmi membentuk kemitraan strategis. Sementara itu, dengan Vietnam, Indonesia berkomitmen untuk membangun kemitraan strategis komprehensif.
Sebagai bagian dari instrumen pecegahan, stabilisasi, dan pengelolaan risiko strategis, Indonesia melakukan empat dialog two plus two antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dengan Tiongkok, Jepang, Australia, serta Turki. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan.
Di bidang ekonomi, ketahanan ekonomi menjadi syarat wajib ketahanan nasional melalui kemandirian, diversifikasi mitra, dan penguatan arsitektur kerja sama. Ketahanan ekonomi turut menjadi bukti daya tahan sekaligus daya tawar Indonesia di mata dunia.
Dalam hal ini, Indonesia sudah menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union (EAEU), serta mendorong penyelesaian perundingan-perundingan penting, termasuk CEPA Indonesia-Uni Eropa, dan PTA dengan Mauritius.
Indonesia juga segera mengimplementasikan upgrade ASEAN-China FTA 3.0 dan pembaruan Indonesia-Japan EPA. Sebagai upaya dari tindak lanjut, Menteri Luar Negeri Indonesia pun menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Kemlu RI.
Tak luput, diplomasi ikut berperan penting dalam pembangunan nasional dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Pemerintah menggandeng berbagai negara mitra dan organisasi/badan terkait School Meals Coalition, untuk mendukung program unggulan di era Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Diplomasi juga diarahkan untuk mendukung swasembada energi dan transisi yang adil serta terjangkau. Bersama negara mitra—termasuk Rusia yang pernah menawarkan kerja sama—Indonesia optimis untuk mewujudkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama pada 2032. PLTN ini merupakan nuklir damai yang bakal dijadikan investasi bagi ketahanan dan kemandirian bangsa.
Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri pun tak luput menjadi perhatian, karena perlindungan terhadap mereka merupakan pilar utama diplomasi. Lebih dari itu, Kemlu RI menggandeng diaspora sebagai agen pembangunan sekaligus aset ketahanan nasional.
Terakhir, di tengah pesatnya kemajuan teknologi, Indonesia harus “mengikuti” arah agar ikut beradaptasi. Namun, sistem ketahanan juga mengharuskan Indonesia untuk peka pada perubahan.
Bebas Aktif sebagai Amanat Konstitusi
Merangkum dari ANTARA, prinsip bebas aktif tetap menjadi amanat kostitusi Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bukan terkait berpihak pada blok mana, prinsip ini justru menjadi upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional dan kemampuan untuk menentukan arah sendiri.
Di tengah dunia yang bergejolak, Indonesia perlu memiliki strategi dan pertahanan agar tidak mudah terbawa arus. Artinya, diplomasi Indonesia harus didasarkan pada kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme.
Arah kebijakan luar negeri disebut mencerminkan tingkat kehadiran negara dalam melindungi dan menyejahterakan warganya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
