Bermain gim sudah jadi kegiatan yang disukai berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Kini, publik Indonesia perlu mengupayakan agar gim yang dimainkan anak-anak memang sesuai untuk usianya. Ini setidaknya bisa dilakukan dengan dua cara: memberi rating gim secara akurat dan meningkatkan literasi digital masyarakat.
Belakangan ini, pemberian rating gim melalui IGRS menjadi polemik. Sebab, ada temuan ketidaksesuaian antara rating usia dengan konten yang terdapat di dalam gim. Sebagai contoh, gim yang menampilkan adegan kekerasan mendapat rating rendah (3+), sementara itu, gim anak-anak justru diberi label 18+.
IGRS alias Indonesia Game Rating System merupakan sistem klasifikasi rating permainan elektronik resmi di Indonesia, yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). IGRS berfungsi untuk membatasi usia pemain berdasarkan konten sekaligus membantu orang tua dan pengguna untuk memilih gim yang aman dan sesuai dengan umur.
Kemkomdigi melalui Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Sonny Hendra Sudaryana, telah menyampaikan bahwa rating yang ditampilkan ternyata masih berasal dari mekanisme internal berbasis self-declare tanpa proses verifikasi resmi. Dengan demikian, hasilnya tidak mencerminkan klasifikasi yang sah.
“Rating yang beredar tersebut bukan merupakan hasil klasifikasi resmi IGRS. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim,” ujarnya di Jakarta Pusat, Minggu (05/04/2026).
Terlepas dari polemik dan belum optimalnya penerapan IGRS, isu mengenai rating gim ini membuka mata publik akan perlunya perhatian besar terhadap permainan yang dinikmati anak-anak. Saat ini, orang tua sudah wajib aware tentang seluk-beluk dunia gim.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Marina Rospitasari, menjelaskan bahwa pada dasarnya sangat mungkin konten dalam gim menimbulkan dampak negatif kepada anak. Jika anak mengonsumsi konten yang tidak sesuai dengan usianya seperti adegan kekerasan, hal tersebut dapat memengaruhi psikis dan perilakunya.
"Itu kan bahaya, itu kan bisa memicu, dan memang case-nya itu ada, (bahwa) ada anak yang terpengaruh dengan konten-konten kekerasan itu dan akhirnya mereka menormalisasi itu di kepalanya. Mereka akhirnya tidak bisa mengontrol emosi dan akhirnya meluapkan marah itu dengan kekerasan itu," ujar Marina kepada GNFI, Senin (13/4/2026).
Jika ditilik lebih mendalam, urusan konten gim sebetulnya hanya salah satu dari sekian banyak persoalan dari penggunaan gawai secara berlebih oleh anak. Marina memaparkan bahwa masih ada masalah lain yang tak kalah pelik, mulai adiksi atau kecanduan, terpisahnya anak dengan realitas di sekitarnya, hingga literasi media yang kurang memadai di kalangan orang tua yang sejatinya merupakan pembimbing bagi anak.
"Jadi ini sebenarnya persoalan sistemik. Apalagi itu ngomongin konten game. Karena anak-anak ada yang ketemu teman di game, mereka nanti kalau tidak mengikuti gim tentu mereka terkucilkan. Sedangkan tidak ada yang mengawasi," lanjutnya.
Kendati masalah gim ini begitu rumit, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Marina menekankan perlunya semua pihak untuk aktif meningkatkan literasi digitalnya, mulai dari orang tua, guru, dan tentunya negara. Dengan kolaborasi berbagai pihak ini, anak-anak dapat terjaga dari pengaruh buruk gim yang tidak sesuai dengan usianya.
"Karena apa yang dikonsumsi anak-anak itu akan membentuk pola pikirnya dia, pola rasanya dia, bahkan habit-nya mereka," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah sendiri pun juga telah mengingatkan pentingnya peran berbagai pihak agar implementasi IGRS bisa maksimal.
"Kolaborasi multipihak menjadi kunci agar literasi digital, kesadaran klasifikasi usia gim, dan upaya pencegahan adiksi dapat berjalan efektif di seluruh Indonesia," kata Dirjen Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, pada Maret lalu.
