Ambisi transisi energi di Indonesia kini mulai mengarah pada pemanfaatan energi nuklir sebagai pilar energi jangka panjang.
Karakteristiknya yang beremisi karbon rendah namun memiliki densitas energi tinggi dinilai berpotensi kuat untuk menopang kebutuhan listrik nasional yang diproyeksikan melonjak tajam hingga tahun 2060.
Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) BRIN, Topan Setiadipura, menjelaskan bahwa kebutuhan listrik nasional pada 2060 diperkirakan melonjak hingga 443 GWe dengan proyeksi konsumsi per kapita mencapai 5.039 kWh.
Dalam kalkulasi makro, pemanfaatan energi nuklir bukan lagi sekadar pilihan alternatif melainkan instrumen untuk memperkuat ketahanan energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor hulu.
Untuk mempercepat proses transfer pengetahuan dan menekan risiko pembangunan, kolaborasi intensif mulai didorong dengan sejumlah negara pemasok teknologi nuklir global seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, hingga Tiongkok.
Strategi eksekusi di lapangan dirancang melalui pengembangan beberapa jenis skala reaktor secara paralel agar sesuai dengan karakteristik geografis wilayah Nusantara.
Rencana tersebut mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas besar sekitar 1 GWe untuk pusat industri utama, Small Modular Reactor (SMR) berkapasitas 10 hingga 300 MWe, hingga penyediaan mikroreaktor di bawah 10 MWe yang difokuskan untuk wilayah kepulauan serta daerah terpencil.
Momentum keberhasilan pembangunan awal atau fase "pecah telor" ini ditargetkan menjadi gerbang pembuka bagi penguatan kapasitas teknologi dan kemandirian industri nasional.
Standar Keselamatan Industri Manufaktur Lokal
Keberhasilan implementasi program nuklir nasional tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi reaktor yang diadopsi, melainkan pada kesiapan ekosistem manufaktur domestik dalam memproduksi komponen berstandar internasional.
Komponen utama pada sistem PLTN dituntut memiliki ketahanan ekstrem karena beroperasi dalam lingkungan dengan suhu dan tekanan tinggi, paparan radiasi konstan, serta target masa pakai yang sangat panjang.
Sehingga, perlu penguasaan teknologi material maju dan manufaktur presisi sebagai faktor penentu yang krusial.
Pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sidik Permana, menegaskan bahwa penguatan rantai pasok nuklir nasional menuntut peningkatan kapasitas di berbagai lini industri manufaktur, riset material, sistem jaminan mutu, hingga penyiapan kompetensi sumber daya manusia.
Peluang Indonesia untuk masuk ke dalam rantai pasok nuklir global dinilai terbuka lebar asalkan kemampuan desain, rekayasa, serta pengujian komponen dikembangkan secara bertahap demi memberi nilai tambah ekonomi yang nyata.
Fondasi Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan
Selain kesiapan teknologi dan kapasitas industri, pelaksanaan program energi nuklir memerlukan dukungan kebijakan serta skema pembiayaan yang berkelanjutan sebagai fondasi operasional.
Langkah awalnya, perlu ada wadah koordinasi nasional yang terintegrasi guna menyelaraskan seluruh persiapan program di tingkat pusat. Dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Indarta Kuncoro Aji, menekankan pentingnya pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO).
Wadah koordinasi nasional ini berfungsi mengintegrasikan seluruh persiapan program nuklir, mulai dari aspek regulasi, pendanaan, pengembangan SDM, hingga keterlibatan sektor industri agar berjalan sesuai dengan pedoman International Atomic Energy Agency (IAEA).
Pendekatan menyeluruh lintas sektoral (whole-of-government dan whole-of-nation) diperlukan agar seluruh elemen bangsa dapat berkontribusi membangun ekosistem nuklir yang aman.
Kolaborasi antara kegiatan riset, perguruan tinggi, sektor industri, pemerintah, serta mitra internasional menjadi prasyarat mutlak untuk memperkuat rantai pasok nuklir nasional dan realisasi net zero emission pada tahun 2060.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
