Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 210,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, naik signifikan dari alokasi Rp 144,6 triliun pada 2025
Peningkatan anggaran ini bertujuan mendorong produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan, guna mencapai target swasembada pangan.
Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, menjelaskan bahwa ekosistem ketahanan pangan akan dibangun secara keseluruhan dari hulu hingga hilir.
Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar, yaitu Rp 162,4 triliun, dialokasikan untuk sektor produksi. Pemanfaatan di sektor produksi mencakup subsidi pupuk 8,8 juta ton senilai Rp 46,9 triliun, lumbung pangan (cetak sawah dan optimasi lahan 550 ribu hektare) senilai Rp 23,7 triliun, serta pembangunan 15 bendungan dan jaringan irigasi.
Alokasi lainnya mencakup:
Distribusi dan Cadangan Pangan: Rp 27,8 triliun, termasuk cadangan pangan Bulog 3 juta ton senilai Rp 22,7 triliun.
Sektor Konsumsi: Rp 6,2 triliun, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp 5,8 triliun.
Anggaran ini diharapkan mampu mendorong produktivitas dan memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga di 2026.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
