Kepastian mengenai kenaikan gaji aparatur sipil negara pada tahun anggaran 2026 masih harus menunggu penilaian mendalam terhadap kondisi ekonomi nasional.
Kenterian Keuangan menyatakan perlunya waktu satu triwulan untuk memantau apakah arah ekonomi dan pendapatan negara sudah bergerak secara sinkron sebelum melakukan pembahasan anggaran belanja yang lebih besar. Langkah hati-hati ini diambil agar setiap kebijakan penyesuaian kesejahteraan pegawai tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas belanja negara secara keseluruhan.
Rencana pembahasan kenaikan gaji ini baru kemungkinan dibuka pada triwulan kedua tahun 2026 setelah data makroekonomi periode awal tahun rampung dievaluasi. Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun terus berjalan, mengingat peluang penyesuaian ini telah disinggung dalam dokumen rencana kerja pemerintah yang diteken sebelumnya.
"Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat arah ekonomi kita. Habis itu mungkin triwulan kedua baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," ujar Purbaya.
Meski peluang kenaikan gaji tetap terbuka, otoritas keuangan menekankan bahwa keputusan akhir sepenuhnya bergantung pada ketersediaan ruang anggaran. Saat ini, gaji pokok PNS masih berkisar antara Rp1,68 juta untuk golongan terendah hingga Rp6,37 juta untuk golongan tertinggi.
Kenaikan gaji PNS terakhir kali dirasakan pada tahun 2024 dengan besaran delapan persen, dan saat ini besaran gaji pokok masih mengacu pada ketentuan yang berlaku di tahun tersebut.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
