Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ketersediaan dana bukan merupakan kendala dalam proses rekonstruksi infrastruktur maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Prioritas utama saat ini adalah kecepatan distribusi bantuan agar dampak sosial dan ekonomi tidak semakin meluas di daerah terdampak.
Kementerian Keuangan mencatat posisi dana siap pakai saat ini berada pada angka Rp1,51 triliun setelah adanya pengajuan tambahan sebelumnya pada pertengahan Desember lalu.
Kesiapan anggaran ini dipastikan mampu mencakup pembiayaan alat berat, pembangunan hunian sementara, hingga perbaikan akses jalan yang terputus. Purbaya menekankan bahwa birokrasi anggaran tidak boleh menghambat bantuan bagi masyarakat yang sedang dalam kondisi darurat.
“Saya hanya mengimbau sedikit ke BNPB dan pihak-pihak yang menangani bencana, kalau perlu dana, cepat ajukan. Kami dananya sudah siap. Karena masyarakat yang terkena dampak bencana itu nggak bisa nunggu terlalu lama,” ujar Purbaya.
Selain melalui jalur BNPB, skema pencairan dana ke depan diupayakan dapat diakses oleh Satuan Tugas Darurat Jembatan (Satgas Jembatan) di bawah koordinasi KSAD. Langkah ini diambil guna merespons laporan adanya pembangunan jembatan yang dilakukan secara swadaya hingga memicu utang operasional di lapangan.
Menkeu menyatakan dukungan penuh apabila Satgas Jembatan membutuhkan dana hingga Rp1 triliun guna mengganti biaya pembangunan infrastruktur darurat dan pengadaan alat di wilayah terpencil.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
