Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Mineral Kritis sebagai instrumen untuk mengatur dan melegalisasi kegiatan pertambangan rakyat yang saat ini berstatus ilegal.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan membina pertambangan rakyat agar dapat beroperasi secara resmi, aman, dan terstruktur.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Suswantono, menyatakan bahwa Perpres ini akan memberikan payung hukum bagi pertambangan rakyat yang selama ini tidak memiliki izin dan dikategorikan ilegal.
Langkah ini diambil setelah pemerintah melakukan operasi penertiban tambang ilegal di berbagai daerah. Pembinaan dan legalisasi dianggap sebagai solusi yang lebih berkelanjutan daripada hanya melakukan penertiban.
Perpres Mineral Kritis ini nantinya akan memungkinkan pemerintah mengintegrasikan kegiatan tambang rakyat ke dalam kerangka regulasi, memastikan aspek keselamatan dan pengelolaan lingkungan dapat dipenuhi.
Dengan adanya legalisasi ini, diharapkan kegiatan pertambangan rakyat dapat terkelola dengan baik, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah dan nasional.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
