Isu mengenai pencairan dana BSU bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan kembali menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2026. Namun, hingga saat ini Kementerian Ketenagakerjaan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait alokasi dana maupun jadwal pencairan bantuan tersebut.
Berdasarkan pola kebijakan sebelumnya, bantuan ini bersifat situasional dan biasanya digulirkan hanya ketika terdapat tekanan ekonomi yang signifikan, seperti inflasi tinggi yang memukul daya beli pekerja berpendapatan rendah.
Peluang dibukanya kembali program ini tetap terbuka jika pemerintah menilai diperlukan intervensi untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga. Apabila nantinya terealisasi, kriteria penerima diprediksi tidak akan jauh berbeda dari periode sebelumnya, yakni Warga Negara Indonesia dengan status kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dan bukan merupakan anggota TNI, Polri, maupun PNS.
“Program BSU tidak dipungut biaya apa pun dan tidak memerlukan pendaftaran mandiri, karena data calon penerima diambil secara otomatis dari basis data BPJS Ketenagakerjaan yang dilaporkan oleh perusahaan. Pekerja diimbau hanya mengikuti informasi dari sumber resmi,” tulis laporan teknis Kementerian Ketenagakerjaan.
Pekerja disarankan untuk tetap memastikan keaktifan kepesertaan mereka serta memperbarui data pribadi pada aplikasi JMO sebagai langkah persiapan. Jika kebijakan ini resmi dijalankan, penyaluran biasanya akan dilakukan melalui rekening bank yang tergabung dalam Himbara atau melalui PT Pos Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
