Tunjangan Dokter Spesialis di daerah tertinggal menjadi kabar penting bagi 1.500 tenaga medis yang selama ini bertugas di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Pemerintah menyampaikan rencana pemberian tunjangan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia mengabdi di daerah tersebut.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan telah mendapatkan persetujuan Presiden.
Meski demikian, pernyataan tersebut masih bersifat lisan dan belum dituangkan dalam regulasi resmi, sehingga ketentuan teknisnya masih menunggu aturan tertulis dari pemerintah pusat.
Kabar baik ini muncul di tengah tantangan pemerataan pelayanan kesehatan nasional. Wilayah 3T selama ini mengalami kekurangan dokter spesialis, baik dari sisi jumlah maupun jenis keahlian.
Kondisi geografis yang sulit, keterbatasan fasilitas, serta jarak yang jauh dari pusat kota membuat banyak dokter enggan ditempatkan di daerah tersebut.
Dari sisi pemerintah, pemberian tunjangan sebesar Rp30 juta per bulan dinilai sebagai bentuk insentif yang realistis. Pemerintah melihat beban kerja dokter spesialis di daerah tertinggal jauh lebih kompleks dibandingkan wilayah perkotaan.
Selain menangani pasien dengan keterbatasan sarana, dokter juga sering merangkap peran sebagai pengambil keputusan klinis utama di rumah sakit daerah.
Selain tunjangan finansial, pemerintah juga mengusulkan sejumlah fasilitas pendukung lainnya bagi dokter spesialis yang telah menyelesaikan masa tugas di wilayah 3T.
Jika kebijakan ini segera diformalkan dan dilaksanakan dengan baik tunjangan dokter spesialis di daerah tertinggal diharapkan mampu menarik lebih banyak tenaga medis berkualitas.
Semoga dengan adanya usulan ini, juga mendorong sekolah dan guru-guru yang mengabdi di daerah 3T juga mendapatkan perlakuan yang sama.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
