Indonesia dinilai perlu mengambil peran aktif untuk mendorong penyelesaian konflik antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi lewat diplomasi perdamaian. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Langkah ini penting untuk mencegah eskalasi konflik sekaligus menegaskan kembali prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Siti Muti’ah Setiawati, menilai Indonesia memiliki posisi strategis sebagai penengah karena menjalin hubungan baik dengan Arab Saudi maupun negara-negara di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, Indonesia tidak boleh berpihak kepada salah satu kubu yang bertikai dan harus fokus mendorong terwujudnya perdamaian.
“Kalau didasarkan pada prinsip itu, Arab Saudi itu Muslim, Yaman juga Muslim. Kita yang mayoritas beragama Islam dan anggota OKI, keduanya juga anggota OKI. Makanya, kita harus aktif mendamaikan,” ujarnya melalui ugm.ac.id.
Ia mengusulkan agar Indonesia mendesak penyelenggaraan sidang darurat OKI khusus untuk membahas konflik tersebut. Melalui forum ini, negara-negara anggota diharapkan dapat memformulasi langkah diplomatik bersama guna meredakan ketegangan dan mencari jalan keluar yang damai.
“Kita mendesak OKI untuk melaksanakan atau menyelenggarakan sidang darurat untuk mengatasi masalah Yaman dan Arab Saudi,” tuturnya.
Pentingnya Penegakan Hukum Internasional
Siti Muti’ah menjelaskan, eskalasi konflik Houthi–Arab Saudi mencerminkan persoalan mendasar yang lebih luas dalam tata kelola global. Menurut pandangannya, lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mekanisme hukum internasional saat ini belum mampu menjalankan fungsinya secara efektif untuk menghentikan aksi kekerasan.
Ia menilai serangan ke wilayah negara lain merupakan pelanggaran serius yang semestinya ditindak tegas melalui hukum internasional. Namun, lemahnya penegakan aturan membuat aksi pelanggaran berisiko terus berulang tanpa penyelesaian yang memadai.
“Siapa yang mau menghukum, siapa yang mau mengendalikan, atau siapa yang mau menegur terhadap pelanggaran itu? Karena PBB sendiri sudah seperti tidak berdaya,” katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan krusialnya penguatan tata kelola global agar lembaga internasional tidak sekadar menjadi ruang diplomasi, tetapi juga efektif mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional.
Di samping itu, ia melihat pertikaian Houthi–Arab Saudi sebagai bagian dari dinamika konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga aksi serangan dan balasan tidak dapat dipandang sebagai peristiwa militer yang berdiri sendiri.
Serangan Houthi dinilainya sebagai bagian dari upaya menunjukkan eksistensi di tengah pertikaian. Kendati demikian, aksi balasan tidak lantas menghapus persoalan hukum yang timbul akibat serangan terhadap kedaulatan pihak lain.
Kalkulasi Geopolitik Akibat Konflik
Lebih jauh, Siti Muti’ah menyoroti hubungan strategis Arab Saudi dan Amerika Serikat yang selama ini ditopang oleh kerja sama ekonomi dan pertahanan, termasuk perdagangan minyak serta alutsista.
Terbatasnya respons Amerika Serikat terhadap kebutuhan keamanan Arab Saudi menjadi dinamika yang menurutnya menarik untuk dicermati. Kebutuhan strategis kawasan, termasuk keamanan jalur pelayaran internasional, ikut memengaruhi kalkulasi politik negara-negara besar.
Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian adalah Selat Bab el-Mandeb, jalur pelayaran strategis penghubung Laut Merah dan Teluk Aden. Meski demikian, dampak konflik terhadap gejolak harga minyak dunia sangat bergantung pada gangguan nyata di jalur tersebut.
“Kalau Houthi menjamin tidak akan mengganggu Bab el-Mandeb, saya rasa dampak terhadap harga minyak tidak begitu terasa. Tidak seperti Hormuz,” jelasnya.
Arah Bebas Aktif: Diplomasi Independen Indonesia
Dalam konteks domestik, Siti Muti’ah mengingatkan agar prinsip politik luar negeri bebas aktif tidak disalahartikan sebagai sikap pasif atau enggan mengambil posisi dalam isu-isu internasional. Prinsip tersebut justru memberi ruang bagi Indonesia untuk menentukan arah secara mandiri dan berinisiatif mewujudkan perdamaian dunia.
“Jangan sampai politik luar negeri bebas aktif itu dimaknai sebebas-bebasnya, sehingga setiap orang bisa memberikan pemaknaan sendiri-sendiri tanpa merujuk pada prinsip dan tujuan politik luar negeri Indonesia,” kata Siti Muti’ah.
Ia merujuk pada Pemikiran Mohammad Hatta terkait posisi Indonesia di tengah persaingan kekuatan global. Indonesia tidak perlu mengekor pada aliansi tertentu, tetapi wajib aktif memperjuangkan ketertiban dunia dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan.
“Berada di tengah itu bukan berarti netral, tetapi kita tetap terus aktif untuk berjuang mewujudkan perdamaian internasional, ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemudian menghapuskan penjajahan di muka bumi,” ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya Indonesia menjaga independensi kebijakan luar negeri, termasuk saat berhadapan dengan ajakan bergabung dalam aliansi militer. Pendekatan diplomasi dinilai paling tepat untuk menyelesaikan konflik tanpa membuat Indonesia terseret arus persaingan antarblok.
Oleh karenanya, Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada pernyataan prihatin. Pemerintah perlu mengoptimalkan saluran diplomasi, menjalin komunikasi intensif dengan pihak terkait, serta memanfaatkan forum multilateral secara maksimal demi menghentikan konflik.
Ia menyebut, langkah konkret ini menjadi pembuktian nyata atas pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang tidak memihak kubu yang bertikai, tapi tetap hadir menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.
