Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah memberikan penugasan untuk menyalurkan bantuan beras selama empat bulan di tahun 2026. Targetnya cukup besar, yaitu menjangkau 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Setiap keluarga nantinya akan menerima jatah rutin 10 kg beras kualitas medium per bulan. Total cadangan beras pemerintah yang akan diguyur ke pasar melalui skema bantuan ini mencapai 720.000 ton. Langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi awal tahun.
Selain bantuan langsung, Bulog juga menyiapkan strategi khusus untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau beras murah dengan target 1,5 juta ton sepanjang tahun. Menariknya, Bulog akan lebih luwes dalam mengatur volume distribusinya sehingga tidak mengganggu keseimbangan pasar lokal.
Pada puncak panen raya (Maret, April, dan Agustus), penyaluran beras murah SPHP di daerah sentra produksi akan dikurangi. Tujuannya agar harga gabah di tingkat petani tetap terjaga dan tidak anjlok akibat banjirnya beras subsidi di pasar.
Penyaluran beras SPHP akan tetap digencarkan secara normal di daerah yang bukan penghasil padi untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Sepanjang tahun lalu, penyaluran bantuan pangan mencapai 707.929 ton, sementara realisasi beras SPHP berada di angka 802.939 ton dari target awal 1,5 juta ton.
Melalui skema ini, pemerintah berharap stabilitas pangan tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kesejahteraan petani. Perpaduan antara bantuan sosial langsung dan intervensi pasar melalui SPHP diharapkan menjadi bantalan ekonomi yang kuat bagi masyarakat dalam menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
