kementerian pkp siapkan relokasi dan rumah bagi korban bencana sumatra

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan skema relokasi dan pembangunan rumah untuk korban banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra.

Berdasarkan pendataan sementara, tercatat 112.551 unit rumah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan kategori rusak ringan hingga hanyut.

“Datanya sangat dinamis, tetapi yang sudah kami petakan sementara adalah 112.551 rumah terdampak di tiga provinsi ini,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara di Jakarta, dikutip dari Antara.

Dari data sementara, sebaran kerusakan terkonsentrasi di Aceh dengan sekitar 75.000 unit, disusul Sumatera Utara 28.600 unit, dan Sumatera Barat hampir 9.000 unit.

Kementerian telah mengidentifikasi lokasi potensial untuk relokasi, yakni 8 titik di Aceh, 8 di Sumatera Utara, dan 5 di Sumatera Barat.

“Pertimbangan pertama adalah keamanan. Setelah itu aspek legalitas lahan dan ekosistem kehidupan warga seperti akses sekolah, pasar, rumah sakit, supaya tidak terlalu jauh dari aktivitas mereka,” jelas Ara.

Untuk percepatan pembangunan, pemerintah mempertimbangkan penggunaan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yakni rumah modular berbahan panel yang dapat dirakit cepat.

Saat ini tersedia stok sekitar 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung. “Setelah hitungan kebutuhan lebih rinci, dan izin, kami kemungkinan akan memesan tambahan berikut cadangannya,” ujar Ara.

Selain itu, Kementerian PKP telah berdiskusi dengan Semen Indonesia Group untuk menyiapkan parameter teknis dan ekonomi pembangunan rumah.

Ara juga mengapresiasi kontribusi masyarakat sipil, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi yang bersedia membantu membangun 2.000 rumah. “Ini bentuk gotong royong bangsa yang sangat kami apresiasi. Kontribusi berbagai pihak akan kami integrasikan dengan program pemerintah,” katanya.

Meski tahap rekonstruksi belum dimulai menunggu validasi data akhir, seluruh persiapan telah dilakukan. Ara menegaskan,

“Bagaimana mau memperhitungkan biayanya kalau datanya belum benar (tervalidasi). Kita harus punya data yang sama dulu untuk menentukan yang perlu dibangun baru, direlokasi, atau direnovasi.”