Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengonfirmasi bahwa rencana pembangunan Rumah Susun (Rusun) Subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, segera dilaksanakan. Langkah ini diambil setelah Menteri PKP, Maruarar Sirait, melakukan koordinasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan kejelasan status hukum proyek tersebut.
Koordinasi dengan lembaga antirasuah ini menjadi bagian penting dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas pada setiap program perumahan rakyat. Pihak KPK menegaskan bahwa tidak ada penyitaan unit hunian di lokasi tersebut selama proses penyidikan sebelumnya sehingga kawasan ini dinyatakan bersih secara hukum untuk dilanjutkan pembangunannya.
"KPK telah menyatakan bahwa tidak ada masalah hukum untuk memulai pembangunan di sana sehingga statusnya sudah bersih dan jelas. Kepastian ini sangat dinantikan oleh masyarakat serta pelaku industri perumahan," jelas Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Selain proyek di Bekasi, Kementerian PKP juga meminta pengawalan dari KPK terhadap berbagai program bantuan perumahan swadaya lainnya agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
