Keterbatasan anggaran pemerintah berimbas pada alokasi dana untuk makan bergizi gratis (MBG). Awalnya, Presiden Prabowo menargetkan anggaran sebesar Rp15.000 untuk satu porsi MBG. Namun, jumlah tersebut berkurang menjadi Rp10.000.
Hal ini disoroti oleh Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.Com. Guru Besar bidang Manajemen Sumber Daya Manusia ini menyebut bahwa kebijakan perubahan anggaran itu merupakan keputusan yang rasional dari sisi pemerintah.
Namun, ia juga menegaskan jika keputusan itu juga membutuhkan pertimbangan dari sisi rakyat. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah diminta untuk dapat berkomitmen menyediakan MBG yang layak dan bergizi.
“Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi,” sebut sang pakar dilansir dari UNAIR News.
MBG merupakan program andalan Prabowo yang digagas untuk membantu meningkatkan kualitas masyarakat, khususnya anak-anak. Kebijakan ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi masalah stunting.
Wajib realisasikan janji kampanye
Sebagai program unggulan yang diusung Prabowo sejak masa kampanye, Prof. Jusuf menekankan bahwa pemerintah harus memastikan realisasi program makan bergizi tersebut sesuai dengan harapan masyarakat. Menurutnya, meskipun anggaran MBG dipangkas, pemerintah tetap wajib memenuhinya dengan baik tanpa mengurangi kualitasnya.
Tidak hanya itu, Prof. Jusuf juga meminta agar pemerintah mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat. Kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana awal harus diberitahukan kepada rakyat dengan sejelas-jelasnya.
Lebih jauh, empati juga sangat diperlukan dalam menjalankan program MBG. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam upaya peningkatan SDM Indonesia melalui program tersebut.
“Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini,” tegasnya.
Implementasi MBG merupakan tantangan bagi Prabowo dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam memenuhi janji kampanye di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. MBG menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
