Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 yang dirilis oleh OJK dan BPS, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih berada di angka 39,11 persen. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada edukasi, tetapi juga mencakup langkah konkret dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam keuangan syariah.
UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. Meski begitu, keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi tantangan utama dalam pertumbuhan sektor ini. Untuk mengatasinya, BSI dan Bappenas berupaya memperluas jangkauan layanan keuangan syariah yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM.
Melalui berbagai skema pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, UMKM dapat memperoleh modal usaha tanpa mekanisme bunga yang membebani. Selain itu, kedua lembaga ini juga berencana mengembangkan ekosistem digital berbasis syariah, mencakup marketplace halal, pendampingan bisnis, serta edukasi literasi keuangan digital. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan akses modal, tetapi juga didukung dengan sistem yang memungkinkan mereka berkembang lebih pesat.
Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan dana sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai sumber alternatif pembiayaan bagi UMKM. Melalui skema ini, usaha kecil dapat berkembang dengan lebih berkelanjutan tanpa ketergantungan pada sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga.
Sejalan dengan tren global yang menekankan keberlanjutan ekonomi, kerja sama antara BSI dan Bappenas juga menyoroti implementasi ESG dalam sistem keuangan syariah. ESG menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan bertanggung jawab secara sosial.
Dari segi lingkungan, BSI berkomitmen untuk meningkatkan investasi hijau melalui instrumen seperti green sukuk. Instrumen ini telah digunakan untuk mendukung proyek pembangunan berkelanjutan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, serta infrastruktur yang ramah lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Di sisi sosial, prinsip ESG dalam keuangan syariah juga diterapkan melalui pembiayaan berbasis sosial. Misalnya, pemanfaatan wakaf produktif untuk membangun fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial secara luas.
Dari aspek tata kelola, penerapan ESG mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko yang lebih baik dalam industri keuangan syariah. BSI dan Bappenas juga berencana menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi ESG bagi pegawai kementerian serta institusi keuangan guna memastikan implementasi prinsip ini secara optimal.
Kolaborasi ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Dengan mendorong pembiayaan UMKM berbasis syariah serta penerapan ESG, sistem keuangan syariah Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan.
Lebih dari sekadar meningkatkan literasi, inisiatif ini bertujuan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, keuangan syariah di Indonesia berpotensi menjadi solusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Jika strategi ini diterapkan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pusat keuangan syariah dunia dalam beberapa tahun ke depan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
