Harga beras kerap menjadi isu sensitif yang memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga di Indonesia. Fluktuasi harga, terutama saat terjadi kenaikan, sering kali menimbulkan keresahan di masyarakat.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis, mulai dari intervensi pasar jangka pendek hingga perbaikan sistem yang lebih komprehensif.
Intervensi Pasar, Taktik Jangka Pendek untuk Stabilitas
Pemerintah menyadari pentingnya menahan lonjakan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyebutkan bahwa pemerintah akan lebih aktif mengintervensi pasar untuk menstabilkan harga, terutama di 214 kabupaten yang harganya telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Instrumen utama yang digunakan adalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras 10 kilogram.
Menurut Tito, kebijakan ini terbukti efektif meredam gejolak harga di beberapa daerah. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan inflasi beras mulai melandai pada Agustus 2025, tercatat 0,73 persen secara bulanan, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.
Analis politik Universitas Nusa Cendana, Kupang, Yohanes Jimmy Nami, menilai intervensi pasar adalah langkah taktis yang tepat untuk mencegah kerawanan pangan.
“Pangan sebagai kebutuhan primer masyarakat sudah seharusnya selalu dijaga ketersediaannya dan pemerintah punya kewajiban utama untuk menjamin itu,” kata Jimmy sebagaimana dikutip dari InfoPublik.
Menuju Stabilitas Harga Jangka Panjang
Meskipun intervensi pasar efektif untuk jangka pendek, menjaga stabilitas harga beras dalam jangka panjang memerlukan strategi yang lebih menyeluruh. Upaya pemerintah harus menyentuh level produksi dan distribusi yang lebih merata.
Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu meningkatkan produksi di tingkat petani melalui kebijakan yang berpihak kepada mereka, seperti penyediaan bibit dan pupuk yang memadai. Langkah ini membutuhkan kerja sama erat antara berbagai institusi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian.
Lalu, mitigasi bencana juga perlu jadi perhatian. Mengingat dampak perubahan iklim, mitigasi bencana juga menjadi kunci untuk mencegah gagal panen dan kerawanan pangan di masa depan.
Meski inflasi beras sudah mulai melandai, tantangan untuk menstabilkan harga masih besar, terutama di luar Jawa di mana harganya sering kali melebihi batas yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, kelancaran distribusi juga menjadi kunci agar intervensi pasar dapat berjalan efektif.
Dengan menggabungkan intervensi pasar yang cepat dengan strategi jangka panjang yang matang, pemerintah diharapkan mampu menjamin pasokan dan harga beras yang stabil. Upaya ini bukan sekadar menjaga daya beli, tetapi juga memastikan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
