BPJS Kesehatan merupakan jaminan sosial yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia demi menjamin kesehatan masyarakat. Melansir dari situs resmi BPJS Kesehatan, skema iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah yaitu 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) iurannya dibayar oleh pemerintah.
Menurut portal berita Tempo, kenaikan iuran naik drastis pada akhir tahun 2019 dikarenakan pandemi. Meskipun pandemi sudah selesai, tapi masih ada isu defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Pengelolaan keuangan melalui kenaikan iuran bagi penerima upah dan subsidi pemerintah bagi masyarakat dari kelompok rentan ini dilakukan guna menjaga keseimbangan antara pelayanan kesehatan dan kemampuan masyarakat membayar iuran.
Pernyataan Resmi dari Menkeu Purbaya
Sebelumnya, terdapat wacana untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Namun, baru-baru ini terdapat pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya bahwa tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Menko Purbaya yang dikutip dalam berita Antara menyebutkan bahwa, “Sampai ekonomi pulih, dalam artian tumbuhnya di atas 6% lebih, dan mereka sudah mendapatkan kerjaan lebih mudah, baru kami pikirkan menaikkan beban masyarakat.”
Alasan di Balik Keputusan Ini
Keputusan ini didasarkan oleh keadaan ekonomi negara yang masih belum baik-baik saja. Setelah pandemi melanda dan isu-isu lain terjadi di Indonesia menyebabkan daya ekonomi masyarakat menurun.
Banyak masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan hingga tidak mampu untuk membayar iuran. Akibatnya, banyak tunggakan iuran yang belum dibayar oleh masyarakat sehingga mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat yang kurang optimal.
Dilansir dari Antara, BPJS Kesehatan mendapatkan anggaran senilai Rp59 triliun dalam RAPBN 2026 dan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dihapus dengan penambahan anggaran Rp20 triliun.
Hal ini diputuskan bukan hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional saja, melainkan untuk keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan dengan menutup potensi defisit BPJS terutama bagi PBI yang dibiayai negara dan efisiensi pengelolaan BPJS dan efisiensi pengelolaan BPJS melalui digitalisasi BPJS tanpa mengurangi kualitas layanan.
Dampak bagi Masyarakat
Kebijakan ini disambut positif oleh masyarakat. Bagi peserta PBI, kebijakan ini memastikan layanan tetap bisa diakses tanpa perubahan status kepesertaan dan bagi peserta lainnya dapat membantu mereka menjaga kestabilan keuangan rumah tangga.
Melalui pemutihan tunggakan iuran juga dapat membuat mereka tidak perlu membayar tunggakan iuran sebelumnya dan hanya perlu membayar iuran selanjutnya.
Tantangan dan Prospek ke Depan
Mengutip TVOne, tantangan yang mungkin terjadi setelah kebijakan ini ditetapkan yaitu kepatuhan pembayaran iuran, beban klaim yang meningkat, dan ketidakseimbangan pembiayaan antar pihak. Pada intinya, BPJS Kesehatan memiliki tantangan untuk menjaga keseimbangan penerimaan iuran dan biaya pelayanan yang cenderung meningkat.
Beberapa langkah yang sedang dilakukan yaitu :
- Digitalisasi layanan untuk mempercepat klaim dan meminimalkan kebocoran.
- Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan melalui evaluasi aturan yang tidak relevan guna meningkatkan mutu fasilitas dan efisiensi biaya pengobatan.
- Pemantauan rutin atas pertumbuhan ekonomi nasional untuk menentukan waktu yang tepat bila penyesuaian iuran dibutuhkan.
Menkeu Purbaya menegaskan kenaikan iuran akan dipertimbangkan jika ekonomi nasional tumbuh di atas 6 persen secara berkelanjutan guna menjaga keseimbangan fiskal dan daya beli masyarakat.
Kepastian bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak naik hingga 2026 menjadi kabar baik yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan ini bukan hanya soal angka iuran, tetapi juga simbol dari upaya pemerintah memperkuat sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
