Jakarta selalu punya cara sendiri untuk bergerak lebih cepat dari keluh-kesah warganya. Dari halte yang tumbuh menjadi simpul pergerakan baru, hingga layanan kesehatan yang kian mudah dijangkau tanpa perlu drama antrian panjang. Jakarta terus menata diri seolah tahu bahwa setiap tahun adalah ujian baru. Bukan sekadar menambal yang kurang, melainkan merapikan yang sudah berjalan agar seimbang dengan ambisi besarnya sebagai kota global.
Pertumbuhan investasi menjadi salah satu sinyal terkuat. Realisasi investasi sepanjang semester pertama 2025 menembus lebih dari Rp140 triliun, sementara realisasi PMDN pada triwulan II mencapai Rp48,2 triliun, yang adalah tertinggi secara nasional.
Angka yang mencerminkan kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas Jakarta serta kapasitasnya untuk bersaing di tingkat regional maupun global. Arus modal yang terus mengalir juga mempertegas posisi Jakarta sebagai pusat layanan keuangan, jasa profesional, dan industri kreatif.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memperoleh pengakuan nasional melalui dua penghargaan pada Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 untuk peningkatan akses layanan pendidikan serta tata kelola pemerintahan di kategori provinsi dengan tingkat fiskal tinggi.
Peningkatan indikator rata-rata lama sekolah, perbaikan layanan publik, dan berbagai pembenahan regulasi menunjukkan langkah yang konsisten menuju birokrasi yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Selain itu, Jakarta juga meraih peringkat pertama pada Sustainable Development Annual Conference 2025, rasanya ini menjadi sebuah penegasan bahwa komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan terus diperkuat.
Namun, capaian-capaian tersebut tetap berdiri berdampingan dengan tantangan yang tidak kecil. Kemacetan masih mencengkeram berbagai ruas kota, ruang terbuka hijau belum mencapai standar ideal, sementara kesenjangan kualitas hidup antarkawasan masih terasa. Jakarta akan terus bergerak maju, meskipun harus membawa serta pergulatan klasik antara ambisi modernisasi dan urgensi pemerataan.
Menjelang 2026, tantangan baru hadir dari sisi fiskal. Pemangkasan dana transfer pemerintah pusat memaksa penyesuaian ketat pada anggaran daerah. APBD 2026 disahkan pada kisaran Rp81,3 triliun yang ternyata lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memilih prioritas jauh lebih disiplin.
Dalam ruang fiskal yang menyempit tersebut, terdapat enam program strategis yang direncanakan sebagai penopang utama arah pembangunan. Di antaranya adalah ketahanan pangan dan penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, transportasi publik serta pengendalian kemacetan, pendaftaran tanah sistematis (PTSL), penanggulangan banjir, hingga penguatan infrastruktur layanan dasar.
Meski anggaran ditekan, komitmen terhadap perlindungan sosial tetap dijaga. Subsidi pangan, misalnya, dipertahankan dengan alokasi sekitar Rp300 miliar agar kelompok rentan tidak terdampak langsung oleh pengetatan anggaran.
Di sisi lain, berbagai program penataan kota mulai dari pelebaran trotoar, integrasi transportasi publik, pembenahan halte, hingga layanan digital pemerintahan tetap diarahkan agar Jakarta mampu memenuhi standar kota global yang resilien dan ramah bagi warganya.
Dalam perumusan RKPD 2026, pemerintah menegaskan visi besar tentang Jakarta sebagai kota global yang berketahanan. Fokus pembangunan diarahkan pada infrastruktur yang lebih inklusif dan ramah lingkungan, integrasi sistem transportasi, hingga penguatan kualitas layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan hak atas hunian layak.
Musrenbang tingkat kota menempatkan penataan lingkungan dan pengendalian banjir sebagai fondasi penting, hal ini sejalan dengan kebutuhan percepatan penanganan iklim dan kerentanan kawasan pesisir.
Harapan di tahun 2026 tidak hanya menyangkut pembangunan fisik atau capaian anggaran. Kota global sejatinya harus mampu memberi ruang hidup yang adil dan layak bagi seluruh lapisan warganya. Mulai dari pekerja harian di permukiman padat, para pelajar rusun, hingga pengusaha yang mendorong inovasi.
Jakarta menghadapi tugas besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dalam APBD bukan hanya menguntungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan yang menopang dinamika kota sehari-hari.
Capaian sepanjang 2025 memberikan fondasi penting bagi transformasi lanjutan ke depan. Kepercayaan investor, penguatan tata kelola, serta keberhasilan dalam agenda pembangunan berkelanjutan membuktikan bahwa Jakarta mampu bergerak melampaui sekadar status administratif lama dan tampil sebagai kota metropolitan yang berdiri atas kapasitasnya sendiri.
Namun 2026 akan menjadi momentum pembuktian. Anggaran yang lebih ketat menuntut ketelitian dalam menentukan prioritas, sekaligus menguji konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Tentunya, Jakarta memiliki kesempatan untuk menata ulang langkahnya secara lebih berani, dengan memperkuat keadilan sosial, meningkatkan kualitas ruang hidup, memperbaiki konektivitas, serta yang paling penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi agar tidak meninggalkan warganya yang paling membutuhkan.
Kota global bukan tentang digitalisasi dan apresiasi dunia, melainkan tentang keberanian menempatkan manusia di dalamnya sebagai pusat pembangunan yang sejahtera.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
