Si jago merah yang terus menjalar dan asap yang semakin pekat terus mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk berjibaku memadamkan api demi melindungi warga dari bahaya dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang terjadi disejumlah wilayah Indonesia saat ini.
Dari udara, sejak bulan Agustus, 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan 9 pesawat TNI terus bergerak melakukan water bombing. Di darat, personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BPBD, dan Manggala Agni pun ikut turun ke lapangan.
Sementara relawan, masyarakat hingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga turut mengambil peran dengan bantu memadamkan api serta menyalurkan bantuan bagi warga dan petugas yang terdampak.
Berbagai pihak telah bergerak dengan upayanya masing-masing. Namun, keadaan tak kunjung membaik.
Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan per 20 Oktober 2026, sebanyak 8.973 titik panas terdeteksi di Indonesia dalam 24 jam terakhir. Lantas, apa yang membuat karhutla begitu sulit dikendalikan?
Melihat Faktor Penyebab Karhutla
Pakar bidang kebakaran hutan dan lahan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), Fiqri Ardiansyah, menjelaskan bahwa karhutla yang sedang terjadi di Indonesia dipicu oleh kondisi lingkungan yang semakin kering akibat El Niño berkepanjangan.
Ditambah lagi, saat musim kemarau berlangsung dan curah hujan yang sangat rendah membuat pasokan air tidak cukup untuk menjaga kelembapan lahan gambut yang menyebabkannya lebih rentan menjadi bahan bakar alami.
Meski begitu, kekeringan bukanlah satu-satunya penyebab kebakaran. Sebab, api tetap membutuhkan sumber panas yang memicu penyulutan dan berinteraksi dengan bahan bakar serta oksigen.
“Bukan gambutnya yang kemudian menyebabkan kebakaran. Kebakaran itu terjadi karena interaksi antara ekosistem dan juga sumber panas. Karhutla dapat terjadi di berbagai jenis ekosistem, baik gambut maupun non-gambut. Perbedaan utamanya terletak pada karakteristik dan perilaku api ketika kebakaran berlangsung,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kebakaran di kawasan non-gambut, umumnya terjadi di permukaan dan dapat merambat hingga ke bagian atas pohon. Sementara di lahan gambut, api bisa membakar permukaan tanah sekaligus lapisan di bawahnya.
Apabila penyiraman air hanya menjangkau lapisan atasnya saja, bara di dalam tanah yang berasal dari gambut bisa jadi masih menyala meskipun kobaran di permukaan sudah padam. Tanda-tandanya bisa dilihat dari vegetasi yang mulai mengering, daun yang menggulung, hingga munculnya asap tapi tidak terlihat ada api yang menyala.
Karena itu, petugas perlu mengidentifikasi kondisi lahan dengan tepat agar sumber bara yang tersisa dapat ditemukan dan ditangani hingga tuntas.
Pemadaman dan Pencegahan Perlu Berjalan Beriringan
Untuk memantau perkembangan karhutla, sebetulnya Indonesia sudah memiliki beberapa sistem pendeteksi titik api yang kemampuan teknologinya sudah cukup baik. Seperti SiPongi dan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Namun, hasil deteksi tetap perlu dicermati kembali agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dengan tepat.
“Kemampuan deteksi titik api saat ini sudah cukup baik. Namun, data deteksi tetap perlu dibaca dengan mempertimbangkan tingkat keyakinan atau confidence level,” jelas Fiqri.
Meski begitu, menemukan titik api hanyalah langkah awal. Tantangan berikutnya ialah bagaimana memastikan api benar-benar padam, terutama ketika kebakaran terjadi di bawah permukaan gambut.
Beberapa cara seperti menyuntikkan air ke dalam gambut dan menggunakan bahan yang dapat mendinginkan atau mengisolasi api juga sudah dicoba. Hanya saja, metode tersebut masih perlu disempurnakan agar api benar-benar padam sampai ke sumbernya.
Selain memperkuat pemadaman, upaya pencegahan juga tidak kalah penting. Fiqri menekankan perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan api saat membuka atau mengelola lahan, terutama di wilayah yang rawan terbakar ketika musim kemarau.
Ketika kebakaran sudah terjadi, berbagai instansi juga perlu saling bekerja sama untuk menanganinya dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki risiko tinggi. Tentu pertimbangkan juga dampaknya terhadap lingkungan, kerugian ekonomi, serta kehidupan masyarakat di sekitarnya.
“Perlu upaya yang dilakukan tidak hanya dari satu instansi saja, tetapi juga dari berbagai instansi. Penanganannya dapat diarahkan ke wilayah-wilayah prioritas yang memang memiliki risiko tinggi,” tutur Fiqri.
